JAKARTA, java66news.com – Akademisi sekaligus Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menekankan pentingnya etika komunikasi dalam kepemimpinan publik guna membangun manusia yang berkeadaban.
Hal tersebut disampaikan Komaruddin saat menjadi penceramah dalam acara Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi bertajuk “Etika Komunikasi Publik Kepemimpinan dan Pembangunan Manusia Berkeadaban dalam Perspektif Qanun Asasi” yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR RI, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Dalam pemaparannya, Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai bahwa komunikasi kepemimpinan tidak sekadar menyampaikan pesan. Seorang pemimpin dituntut memiliki kecermatan dalam memilih bahasa dan diksi agar nilai-nilai kebangsaan tetap relevan dengan dinamika zaman.
“Kekuatan komunikasi tidak selalu terletak pada penggunaan istilah yang baru, melainkan bagaimana nilai dan gagasan klasik dapat dikemas dengan bahasa yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini,” kata Komaruddin.
Ia mencontohkan gaya komunikasi Wakil Presiden RI ke-13, KH Ma’ruf Amin, yang dinilainya cerdas dan kreatif dalam meracik diksi sehingga terjadi kesinambungan antara khazanah klasik dan realitas modern.
Konsep Civic Nationalism dan Peran Masyarakat Sipil
Lebih lanjut, Komaruddin menegaskan bahwa Indonesia dibentuk bukan atas dasar kesamaan etnis, melainkan melalui civic nationalism—sebuah nasionalisme yang dipersatukan oleh cita-cita bersama untuk merdeka dan membangun peradaban.
“Indonesia bukan etnis, melainkan civic nationalism. Bangsa ini adalah proyek sejarah masa depan yang terus dibangun melalui kesepakatan bersama, bukan sekadar warisan penjajah atau nenek moyang,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menempatkan masyarakat sipil (civil society) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pada posisi strategis untuk menjaga nalar kritis terhadap negara.
Komaruddin mengingatkan agar masyarakat sipil terus menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar, termasuk menyampaikan kritik objektif serta mengawal penyelenggaraan kekuasaan agar tidak menyimpang dari amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.
“Negara adalah anak kandung masyarakat. Tugas ormas Islam adalah mengingatkan dan menegur negara jika mulai keluar dari jalurnya. Keterlibatan dalam bernegara harus disertai sikap kritis dan mata hati (basyirah), bukan semata mengejar materi,” pungkasnya. (Ham/Red)
