JAKARTA – java66news.com Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Ir. H. Said Iqbal, M.E., menerima audiensi pengurus forum gabungan yang terdiri atas Asosiasi ASN PPPK Guru dan Tendik, P.PPPK RI, serta FPTHSI KSPI dalam sebuah pertemuan tertutup di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan forum gabungan menyampaikan sejumlah poin usulan dan aspirasi terkait kejelasan status, pengangkatan, serta kesejahteraan tenaga honorer, guru, dan tenaga kependidikan (tendik).
Aspirasi dan Usulan Kebijakan
Berdasarkan dokumen usulan kebijakan yang diserahkan forum gabungan kepada pemerintah, terdapat dua poin utama permohonan yang ditegaskan:
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu: Memohon agar seluruh PPPK paruh waktu guru dan tenaga kependidikan dialihkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2026 tanpa tes ulang, mengingat sebelumnya telah melalui tahapan seleksi Computer Assisted Test (CAT).
Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Menjadi PNS: Memohon agar seluruh PPPK penuh waktu guru dan tenaga kependidikan dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2026 melalui seleksi administrasi tanpa memandang batasan usia. Forum merujuk pada rekam jejak kebijakan pemerintah terdahulu yang pernah mereduksi tes bagi pengangkatan Guru Bantu Sekolah (GBS) serta Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PNS.
Selain itu, usulan tersebut menekankan agar pemerintah memprioritaskan masa pengabdian (terutama bagi yang berusia di atas 35 tahun), integritas, kompetensi, dan rekam jejak kinerja dalam mekanisme afirmasi pengangkatan.
Tanggapan Penasihat Khusus Presiden
Merespons aspirasi tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Ir. H. Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyalurkan langsung isi tuntutan tersebut ke tingkat pimpinan tertinggi.
“Apa yang disampaikan tentu pada kesempatan pertama akan saya sampaikan secara langsung saat bertemu Presiden,” ujar Said Iqbal di hadapan para perwakilan forum.
Ia menambahkan, pihak pemerintah menyadari betul peran vital tenaga guru dan pegawai teknis/honor dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, akan terus dimaksimalkan guna menjajaki ruang kebijakan anggaran dan formulasi regulasi.
Said Iqbal juga memberikan dorongan moral kepada para pengurus organisasi agar tetap solid, persisten, dan aktif memperjuangkan hak-hak para pekerja honorer dan PPPK.
Pertemuan ini diharapkan menjadi angin segar bagi ratusan ribu guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia yang tengah menanti kepastian status kepegawaian dan masa depan kesejahteraan mereka. (Ebs/Red)
