JOMBANG – java66news.com Sebuah pertemuan strategis dalam rangka penguatan sumber daya manusia (SDM) pesantren berlangsung di ruang utama Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Momen historis tersebut mempertemukan jajaran ulama, pengusaha, dan akademisi untuk merajut masa depan pendidikan nasional berbasis pesantren.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Komisaris Utama Saratoga Holding Edwin Soeryadjaya, Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi Hasan, Ph.D., serta CEO Mubarok Institute Fadhil As. Mubarok.
Inisiatif utama yang lahir dari pertemuan ini adalah komitmen alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari ekosistem Saratoga Holding untuk mendanai program beasiswa jenjang Doktor (S3) bagi 10.000 alumni pesantren Nahdlatul Ulama (NU).
Program beasiswa tingkat lanjut ini mengemuka seiring dengan langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang resmi membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama RI melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026.
CEO Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menilai bahwa hadirnya Perpres Nomor 18 Tahun 2026 menjadi kepastian tata kelola dan payung hukum yang kuat dari negara.
“Ketika regulasi negara hadir memberikan perlindungan dan fasilitasi kelembagaan, partisipasi swasta nasional datang mempercepat eskalasi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara signifikan,” ujar Fadhil.
Menurut Fadhil, target 10.000 doktor santri ini diharapkan dapat mengisi posisi strategis dan akademis, seperti dosen, peneliti, pembuat kebijakan, hingga penggerak ekonomi kerakyatan dengan artikulasi pemikiran Islam moderat.
Sinergi antara Saratoga Holding, perguruan tinggi keagamaan negeri, dan pesantren ini mencerminkan model kemitraan tiga pilar (triple helix). Dalam skema ini, sektor swasta mendukung pembiayaan secara berkesinambungan, perguruan tinggi menjaga mutu akademik, sementara pemerintah menjamin keberlanjutan kebijakan melalui Ditjen Pesantren Kemenag RI.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas yang berdaulat secara intelektual, berkeadilan sosial, serta bermartabat. (Ebs/Puj)
