PASURUAN java66news.com — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan dan Aliansi BEM Pasuruan Raya menyegel Gedung DPRD Kota Pasuruan pada Rabu (23/9/2026) pukul 19.00 WIB. Tindakan tersebut diambil setelah Ketua DPRD Kota Pasuruan menolak menemui massa aksi yang menuntut pertanggungjawaban atas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Unjuk rasa bertajuk “September Hitam dan September Gelap” ini dipicu oleh kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang dinilai tidak memiliki kepekaan krisis. Berdasarkan kajian mahasiswa, Pemkot menaikkan anggaran pemeliharaan fasilitas Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebesar dua kali lipat hingga menyentuh angka Rp522 juta.
Alokasi anggaran tersebut dinilai melukai rasa keadilan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 5.900 orang usia produktif berstatus pengangguran dan 12.830 jiwa penduduk miskin di Kota Pasuruan. Selain itu, empat wilayah—yakni Kelurahan Bugul Lor, Karanganyar, Panggung, dan Ngemplak—saat ini tengah mengalami krisis air bersih akibat kekeringan struktural.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menyatakan bahwa penyegelan gedung merupakan bentuk mosi tidak percaya rakyat terhadap pemerintah daerah dan legislatif.
“Gedung ini resmi kami segel karena sudah tidak berfungsi sebagai rumah aspirasi rakyat. Di saat anggaran elite naik setengah miliar dan rakyat dibiarkan kekeringan, wakil rakyat justru lari bersembunyi. Ketua DPRD terbukti pengecut karena menolak menemui kami hingga jam tujuh malam. Ini adalah bukti nyata bahwa Pemkot dan DPRD Kota Pasuruan benar-benar buta realita,” ujar Ubaidillah.
Ketua PC PMII Pasuruan, Achmad Zulpan Abida, mendesak agar Pemkot Pasuruan membatalkan pengalokasian dana pemeliharaan rumah dinas tersebut dan melakukan pengalihan anggaran (refocusing).
“Anggaran setengah miliar itu harus dikembalikan untuk rakyat. Kami menuntut Pemkot membatalkan perbaikan fasilitas mewah tersebut dan mengalihkannya secara penuh untuk pelayanan dasar darurat, seperti infrastruktur air bersih di kelurahan terdampak kekeringan serta program jaring pengaman sosial ekonomi bagi masyarakat miskin kota,” tegas Zulpan.
Hingga berita ini diturunkan, spanduk tuntutan serta rantai penyegelan masih terpasang di gerbang utama Gedung DPRD Kota Pasuruan. Massa aksi mengancam akan menggelar unjuk rasa susulan dengan jumlah peserta yang lebih besar jika tuntutan penandatanganan pakta integritas dan pengalihan anggaran tidak segera direalisasikan. (Ebs/Puj)
